JOKOWI TAK MENGERTI SAMBUNG RASA

Salah satu yg tidak digarap secara serious oleh regim Jokowi itu, adalah Komunikasi Sambung Rasa dengan rakyat. Memahami keadan rakyat. Oleh karena itu, program penanggulangan pandemic ini, gagal. Kita percaya soal penanggulangan currative itu, sdh tepat, sesuai dengan standard, bahkan, international. Tetapi persoalannya, bukan disitu, tetapi ia ada pada kesadaran rakyat. Nah ini yg tidak di garap oleh Jokowi,

silahkan simak…

JOKOWI-di-INDEN UNTUK MUNDUR SBLM 2024

Kebijakan PPKM seri Level2an itu, harus seperti Produk mobil edisi yang terbaru. Didesigned sesuai dengan selera konsumen. Supaya disukai, dibeli, dinikmati dan dibanggakan orang. Dipamerkan kepada banyak orang, dg photo2 selfinya didepan mobil tersebut. BAHAGIA.

Sama persis kan, seperti Joko Widodo saat mendesigned model Mobil ESEMKA yg istimewa itu. Berorientasi kepada selera konsume. Dan tidak salah bukan? Ahirnya di-inden 6000 buyers (8 tahun yang lalu)!?.

Kalau saja UU Karantina Kesehatan No.6/2008, dilaksanakan dengan sangat sungguh-sungguh, maka KAMBING-PUN akan BAHAGIA. Pemerintah menjamin hak dasar hidup rakyat, bahkan hewan, akibat kebjikan karantina wilayah tersebut. Sepertinya, PPKM dan lanjutannya ke level2an itu, bukan saja tidak membuahkan hasil yg optimal (angka korban covid19) terus meningkat, baik yg terinfeksi positive maupun yg meninggal, juga telah banyak menyengsarakan rakyat, terutama yg penghasilannya buruh harian, pedagang kecil, dst.

Akhirnya, yg inden Jokowi untuk mundur sebelum 2024, menjadi tranding tagar di masyarakat dan resistensi diberbagai daerah atas kebijakan itu, semakin meluas.

PETANI MENYAPA PRESIDEN


OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA


Dialog Presiden Jokowi dengan para petani, memang tidak sesering Presiden Soeharto ketika Beliau dipercaya menakhkodai negeri ini selama 32 tahun. Pak Harto harus kita akui memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap petani. Dengan rasa cinta yang mendalam itu, wajar jika politik anggaran untuk sektor pertanian dan faktor-faktor pendukung nya, terkesan tanpa reserve.


Pengelola sektor pertanian, dalam artian Keluarga Besar Pertanian, rupa nya merasa terpanggil untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Keberhasilan Indonesia menjadi negara yang berswasembada beras tahun 1984 adalah bukti balasan sektor pertanian terhadap rasa cinta Pak Harto yang cukup besar tersebut. 
Sektor pertanian, termasuk di dalam nya 3 serangkai peneliti pertanian, penyuluh pertanian dan petani, dibawah pengelolaan Pemerintah, termasuk orang-orang yang mengerti balas budi. Mereka tidak mau berwacana atau hanya mengobral kata-kata indah yang tidak memiliki makna. Namun mereka lebih terpanggil untuk memberi bukti nyata kepada bangsa dan negara.


Mereka tidak mau menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa memberi reward yang membanggakan. Mereka tidak ingin mengkhianati rasa sayang Pak Harto dengan kinerja yang buruk. Perjuangan 3 serangkai dalam memacu produksi dan produktivitas padi, berujung dengan Proklamasi Swasembada Beras. Padahal sebelum nya Indonesia dikenal sebagai salah satu importir beras yang cukup besar di dunia.


Prestasi yang monumental ini langsung disambut oleh FAO (Badan Pangan Dunia), yakni dengan mengundang Pak Harto untuk bicara tentang kisah sukses Swasembada Beras, dihadapan para Kepala Negara yang menjadi anggota FAO di Roma, Itali. Sadar akan kenyataan ini, Pak Harto tidak berangkat sendirian atau hanya ditemani orang-orang dekat nya, namun Beliau pun mengajak0 tokoh-tokoh tani untuk menemani keberangkatan nya. 
Sekali lagi, inilah bukti kecintaan Presiden Soeharto terhadap pertanian dan petani, yang patut diteladani, terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan Beliau selama memimpin republik tercinta ini. Yang menarik untuk kita diskusikan adalah bagaimana sikap politik Presiden Jokowi dan para Pembantu nya terhadap sektor pertanian saat ini ? 


Apakah setelah 7 tahun memimpin bangsa ini Presiden Jokowi sering menyapa petani seperti yang di era Orde Baru dilakukan Presiden Soeharto ? Ataukah tidak, mengingat ada sektor lain yang menurut Presiden Jokowi lebih penting untuk diprioritaskan, karena terikat oleh janji-janji kampanye nya ?


Pertanyaan yang diajukan ini, memang butuh jawaban. Ya, sebuah jawaban yang jujur, bebas dati rekayasa dan tentu harus bertanggungjawab. Maksud nya, tentu bukan untuk membanding-bandingkan antar kepemimpinan, namun yang ingin dikedepankan adalah sampai sejauh mana penghormatan nya terhadap negeri agraris.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menggelar dialog dengan para petani, terkait dengan Kunjungan Kerja nya ke Indramayu, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur. Ke dua daerah ini dikenal sebagai lumbung padi nasional. Berdasarkan pengalaman, Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan Propinsi penghasin padi yang cukup tinggi dalam memberi kontribisi terhadap produksi padi nasional.


Maksud utama kunjungan Presiden Jokowi tersebut adalah untuk melihat secara langsung pelaksanaan panen raya padi di beberapa daerah sentra produksi. Presiden Jokowi ingin mengetahui dengan benar bagaimana hasil produlsi padi di dalam negeri. Apakah proyeksi Badan Pusat Statistik tentang produksi padi benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan ? 


Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 31,63 juta di 2020. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton. Arti nya, kita akan surplus 3,08 juta ton.


Sekali pun tidak seluruh daerah sentra produksi padi sempat dikunjungi Presiden Jokowi, namun dari daerah-daerah yang didatengi nya, Presiden sudah dapat mengambil catatan terkait proyeksi BPS diatas. Arti nya, jika mencermati hasil produksi padi dalam negeri sebagaimana yang dilihat langsung oleh Presiden, mesti nya kita tidak perlu lagi melakukan impor beras. Kita harus berani menyatakan “selamat tinggal impor beras” dan siap-siap menjadi negara pengekspor beras.


Namun begitu, penting pula dikenali oleh Presiden Jokowi terkait dengan kesejahteraan petani padi. Data BPS menunjukan, naik nya produksi padi terbukti tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani nya. Diamati dari Nilai Tukar Petani, ternyata NTP padi tetap jalan ditempat. Indeks nya tetap berada dalam kisaran 98 hingga 104. Inilah salah satu problem pembangunan petani yang membutuhoan solusi cerdas untuk menuntaskan nya.
Penggugatan terhadap NTP sebagai alat ukur untuk melihat kesejahteraan petani, sudah sejak lama dilakukan oleh berbagai kalangan. Terlebih-lebih dunia Perguruan Tinggi, yang melihat ukuran ini terlampau sederhana. Kesejahteraan petani apakah cukup tepat dengan hanya membandingkan apa yang diterima petani dengan apa yang dikeluarkan nya ? Boleh jadi, kini saat yang pas untuk mencari ukuran kesejahteraan petani sesuai dengan konteks kekinian. NTP tidak salah bila direvitalisasi. 


Petani menyapa Presiden pada hakekat nya merupakan jawaban konkrit atas sapaan Presiden kepada petani. Kaum tani tentu akan meluruskan ajakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Sebalik nya, petani juga berharap agar Presiden mampu secepat nya mensejahterakan kehidupan nya. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).

DIMANA KEGAGALAN PEMERINTAHAAN JOKOWI?

Jauh dari konsep Pembangunan yg dilaksanakan oleh Pak Harto, yg berdasarkan pada teori yg tepat, dilaksanakan oleh orang yg profesional dan faham sip yg harus diperankan/dikedepankan. Bagaimana dengan Pemerintahan Jokowi? silahkan simak disini :