Bila setiap presiden berganti hanya orangnya, figure, maka artinya tidak akan ada perubahan apa-apa secara signifikan. Ia tak ubahnya bak roda yang bergulir biasa biasa saja. Jadi apa yang harus berubah itu? Nah, ini persoalan kita. Memahami akar masalah persoalan-persoalan bangsa, yang membuat bangsa ini tidak maju, yang memicu runtuhnya kesatuan dan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Visi dan Misi setiap kandidat presiden selalu harus berorietasi kepada jayanya bangsa ini kedepan.

Apa akar masalah bangsa tersebut? Kita awali dengan pertanyaan, pada era pemerintahan siapa, Indonesia bisa melesat maju, tanpa kekerasan, tanpa caci maki, tanpa arogansi pemerintah kepada rakyat, suasana adem ayem konsen kepada penyiapan generasi yang akan datang, lingkungan hidup yang terpelihara, dst.

Sejarah kita mencatat; Bung Karno pemimpin besar revolusi itu, diujung jatuh oleh gerakan rakyat. Pak Harto, Bapak Pembangunan, berkuasa hingga 6/7 kali pemilihan, dengan konsep pembangunan yang luar biasa, diujung harus lengser, karenan tekanan rakyat. Pak Habibi, pidato pertanggung jawabannya, ditolak oleh partainya sendiri. Gusdur, terpilih dari partai yang suaranya terkecil, dankemudian di impeached oleh yang mengangkatanya sendiri. Megawati, walau hanya sebentar, tetapi banyak kehilangan aset negara, yang baru terasa saat ini, bahwa negara ini hampir dikuasai oleh yang dulu dibantu oleh duit negara tersebut. SBY, dua kali menjabat presiden, hari demi harinya tak luput dari caci maki. Bahkan sampai sekarang. On the the top of all that Jokowi; bisa membubarkan ormas dengan menerbitkan PP sendiri. Karena dianggap akan menjadi pesaing, lalu menetapkan PP lagi, bila gubernur yg ingin menjadi capres, harus seijinnya. Kemudian disusul oleh ada yang berkeinginan menjabat 3 periode, lalau mulai mencari fatwa ke MK. Ingin merubah konstitusi amanat reformasi.

Jadi sejatinya program apa saja yang akan di tawarkan oleh Capres-Capres yang akan datang, bila tidak menawarkan perubahan system politik, maka artinya Indonesia dibiarkan chaos dan rakyat dibiarkan tidak bermartabat.