KAUM LGBT Adalah KAUM Yang SAKIT

Sekilas saya mendengar ungkapan KH Ali Mustafa, mantan Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan; “tidak ada seorang ulama manapun, yang menerima keberadaan LGBT”, begitu dalam acara di ILC.

Pernyataan beliau menggelitik saya, yang kemudian melahirkan dialetika dalam pikiran saya, sehingga bertanya-tanya dalam hati, jadi siapa kaum LGBT itu yang menciptkannya? Apakah Tuhan keliru berfirman “laqod khalaqna isnsana fie ahsani taqwin”, artinya “sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk (sempurna). “Tetapi kemudian mereka masuk neraka yg berada dipaling dasar dalam api neraka”. Ayat lanjutannya adalah “kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal sholeh”.

Bahkan sebagian dogma umat beragama, terutama muslim-menurut sepengetahuan saya, meyakini bahwa kehadiran masing-masing kita di dunia ini, telah menjadi suratan sang maha mencipta. Telah tersurat di lauhful mahfudz sebelum manusia itu lahir, kelak manusia akan menjadai siapa dan apa.

Sementara kalangan ilmuwan, Nampak lebih gamblang menjelaskan, kalau kaum LGBT itu adalah mereka yang terganggu jiwanya alias sakit atau maridhon.

Nah, kalau Kiai itu merujuk kepada fatwa para ahli jiwa, maka seharusnya tak ada kecaman fatwa ulama kepada mereka, karena mereka adalah kaum yang sakit, yang tidak terkena berbagai kewajiban kepada mereka, seperti puasa, sholat jumat, dan lain sebagainya. Apalagi mereka itu adalah kaum yang sakit jiwanya, maka sholatpun, malah, tidak wajib Ia adalah kaum yang sakit.

 

 

Advertisements

Mencopot Mahkota KPK

Pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa sebenarnya yang melemahkan lembaga KPK yang sekarang eksis itu, sehingga harus di perkuat dengan RUU yang baru?. Inilah yang kemudian menjadi pro dan kotra di masyarakat saat ini, karena tidak di fahami esensi penguatan KPK itu pada bagian yang mananya.

Para pendukung RRU KPK, seperti PDIP sebagai motornya dan partai-partai koalisi pemerintah lainya, sepakat bahwa RUU KPK tersebut, adalah upaya penguatan KPK itu sendiri. Tetapi yang menarik adalah, ada tiga partai lainnya, yang sejak awal menolak membahas RUU KPK itu adalah Gerindra, disusul oleh Partai demokrat dan kemudian PKS.

Johan Budhi-Jubir Presiden, kali ini dengan piawai menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi menegaskan RRU KPK itu harus dalam rangka penguatan. Saat sebagai salah seorang ketua KPK, Johan Budhi tidak setuju dengan RUU KPK sekarang. Tetapi ia sendiri kemudian menjelaskan, kontroversi di masyarakat soal RUU KPK itu, adalah sekedar rumor saja, karena tidak transparan RUU tersebut dapat di baca oleh masyarakat.

Pemerintah menanggapi rumors. Aneh.

Sekedar catatan kalau yang selama ini di permasalahkan oleh kalangan politikus soal KPK tersebut adalah soal ;

1.Satu-satunya mahkota KPK, yaitu soal penyadapan. Apabila hasil perubahan, penyadapat itu menjadi di perluas seluas-luasnya, maka ini artinya KPK semakin kokoh. Dan ini arti penguatan 2. Soal SP3, bila ini tidak berubah, maka KPK di dorong untuk lebih meningkatkan kehati-hatiannya, artinya mendorong profesionalismenya. Inilah arti Penguatan 3. Kalau KPK ini hak hidupnya tidak di batasi, maka ini artinya adalah Penguatan KPK. KPK sdh cukup legitimate, karena ditetapkan oleh UU.

Kegagalan awal pembahasan RUU KPK di DPR minggu yang lalu, patut kita pertanyakan, ada apa? Yang pasti, RUU KPK itu adalah, tidak lain sebagai agenda politik partai-partai pro pemerintah; “bila tidak penguatan KPK” maka ia adalah “penguatan orde korupsi”.

 

 

 

 

 

Hanya Tinggal Dengan Gerakan Rakyat Untuk Menyetop Pembahasan RUU KPK Yg Melemahkan

Muslihat Menghabisi KPK

Apa yang ada dalam benak kita semua adalah, ketika Johan Budhi mengatakan, menolak RUU KPK, karena disinyalir akan melemahkan KPK itu sendiri. Beberapa minggu yang lalu, JB juga mengatakan dalam kapasitas sebagai Juru Bicara Presiden bahwa Presiden setujua dengan Penguatas KPK. Pernyataan ini disampaikan ditengah-tengah maraknya pro dan kontra, tentang RUU KPK yang segera akan di bahas di DPR.

Yang menarik kita perbincangkan adalah, apa yang dimaksud dengan kalimat “penguatan KPK” itu, oleh Presiden. Tidak ada penjelasan yang lebih rinci apalagi menerangkan perubahan pasal-pasal yang menjelaskan aspek-aspek penguatannya. Bahkan belakangan, apa yang beredar dibicarakan di masyarakat tentang RRU KPK ini,   tidak jelas asal usulnya. Dinayatakn oleh Menhukham, bahkan Presiden, pun belum baca RRU tersebut.

Inti dari RUU KPK yang di khawatirkan tersebut adalah soal penyadapan yang harus mendapat ijin dari pengadilan. Kalau ini di syahkan menjadi UU, maka hilanglah ruh kekuatan KPK yang selama ini, keberhasilannya, jutru dalam point ini. Dan yang kedua, masa waktu hidup KPK, di tetapkan hingga kurun waktu beberapa tahun kedepan.

Persoalan lain adalah, bila RUU KPK ini, yang dimotori oleh partai-partai pro pemerintah, bergulir di bahas di DPR, apapun yang diputuskan oleh DPR, pihak eksektuip tidak bisa menolaknya, disamping tidak memiliki hak veto, juga dalam ketentuan UU nya dikatakan; “jika presiden tidak menanda tangani RUU yang sdh dibahas dan disetujui dewan, maka secara otomatis akan berlaku pada hari ke 30”.

Caratan, dari 10 partai yang ada di DPR, saat inihanya Gerinda, Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU itu dibahas di DPR untuk disetujui.

Bila RUU KPK ini terus bergulis di bahas di DPR dan benar perubahannya, seperti yang di duga untuk melemahkan KPK, maka satu-satunya mengehentikan pembahasan itu adalah dengan cara “gerakan rakyat semesta”, menentang perubahan yang melemahkan KPK.