Radikalisme Dalam Islam dan Demokrasi

Penganut Demokrasi mindsetnya adalah bebas se bebasnya boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan menganut kepada dalil “freedom of expression”. Ia boleh melakukan berbagai macam kritik, bahkan menghina dina kannya, atau keberpihakan kepada berbagai ideas, values atau nilai-nilai dan opinion.

Itulah yang dilakukan oleh manusia-manusia yang hidup di Negara-negara maju. Agama, bagi mereka tak ubah nya meruapakan sebuah idea-idea saja, sehingga boleh di soroti dengan kritik, dan termasuk melecehkannya, karena ia bukan makhluk (manusia). Karena itu, di USA the innocence of Muslims, sebuah film yang di anggap menghina ajaran Islam tidak dapat di tuntut ke ranah hukum.

Berbeda, kalau anda menatap seorang wanita dengan tatapan yang seolah-olah anda terangsang gairah sexual nya. Atau menyiuli wanita yang lewat di depan anda, atau memaksa istri anda sendiri melakukan hubungan sexual, anda bisa di tuntut sebagai tindakan criminal dengan tuduha sex harassment.

Pada sisi lain, penganut orang-orang yang beragama, seperti Muslim, di bombing cara berfikir dan hidupnya oleh dogma-dogma agama itu, Mau masuk akal atau tidak, mau mengerti atau tidak, ketika itu perintah dalam al-quran ataupun hadist, kewajibannya tundauk dan taat.

Mengvisualkan saja sosok Nabi Muhammad, adalah di larang didalam ajaraan Islam, apalagi memperololk-oloknya.

Nah, ketika dua komunitas tersebut bertemu pada suatu kasus, seperti yang dilakukan oleh Media Perancis itu, maka terjadilah bunuh membunuh,

Bagai Boss Tak Punya Hati

Kalau Boss anda mengatakan; “aku hanya akan membayar upahmu, sesuai dengan apa yang kau kerjakan”, bagaimana?. Di Jepang dikenal isitlah kerja “arbaito”, atau kerja sampingan, yang hitungan satuan upahnya di kali setiap jam nya. Pekerja seperti itu, tidak mendapat perlindungan apa-apa, karena memang kalau  disini disebut sebagai pekerja “tenaga lepas”. Kadang-kadang kasihan  juga kalau melihat nasibnya.

Katanya maha pengasih, maha penyayang, dan sekaligus maha segalanya, tetapi kalau dia bilang begini : “aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri, mengubah nasib dirinya”.

Kalau yang bilang itu Tuhan, maka saya katakan sama dengan Boss pada judul

Indonesia Negara Sekulair atau Negara Berdasarkan Agama?

Dari sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia, pergulatan untuk memperebutkan kekuasaan negara, hingga saat ini, tak pernah berhenti. Terutama pergulatan ingi mendirikan negara berdasarka agama dan sekulerisme. Rupanya tidak cukup jelas dan tidak dapat di fahami, kalau UUD 1945 itu tidak tegas  dalam menggariskan garis ideologi negaranya.

Jaman Orde Lama, kehidupan perpolitikan begitu bebasnya, sehingga ideologi apa saja bisa diperjuangkan melalui ranah politik supaya dapat berkuasa. Peserta pemilu bukan saja dari partai2 politik dari berbagai latar belakang ideologi, tetapi perwakilan perorangan pun,dengan ideologinya sendiri, bisa ikut pemilu 1955. Produknya melahirkan kabinetT 100 menteri sebagai representasi dari berbagai kekuatan politik waktu itu.

Tetapi akhirya pemerintahan Bung Karno harus kandas pada tahun 1965.

Regim berganti kepada Pemerintahan Suharto, melalui dasar Surat Perintah 11 Maret itu. Peserta Pemilu mulai di batasi, yaitu kelomok2 partai agama dan kelompok partai nasionalis, jumlah peserta pemilu ke dua adalah 9 parpol dan Golkar. 10 kontestan. Tetapi  kemudian regime Suharto berhasil mem-fusi-kan partai tersebut menjadi tiga kelompok; Yaitu partai yg berideologi Islam yg tergabung dalam PPP (yaitu terdiri dari MI, SI, Perti dan NU), Partai Yg berideologi Nasioalis ala PDI-P (PNI dan Partai2 Kristen/Katolik serta Murba- yg berbau komunisme) dan Golongan Karya (yg tidak jelas arah idiologinya).

Setelah berhasil Suharto menyederhanakan Partai yg banyak menjadi 3 partai tersebut, kemudian manuver lainnya, Suharto, menetapkan azas semua partai dan Golkar dengan satu-satunya azas yaitu Pancasila, walau bisa diterima, tetapi melalui pertentangan yang sangat sangit.

Disaat itulah Pemerintahan Suharto di tuding oleh kelompok beragama,sebagai pemerintahan sekulair, sehingga telah memicu berbagai perdebatan dan protes, tetapi Pak Harto  tetap pada pendiriannya. Sejarah tidak mulus rupanya, Suharto dituntut mundur oleh berbagai aksi protes Mahasiswa.

Sekarang rezim sudah berganti, iklim politik sudah berubah, tetapi perjuagan mendirikan negara berdasarkan agama itu tetap ada dan bisa di cium, yaitu dengan hadirnya parpol2 Islam seperti PKS, PKB, PAN, dan PPP. Memang  partai-partai tersebut tidak akan secara frontal menolak bedirinya negara yang berdasarkan agama, tetapi kalau terjadi berdiri negara berdasarkan agama karena keberhasilan salah satu partai itu tadi,  tentu partai yang lain ibarat ikan di lempar ke sungai, ia akan berenang kesana kemari dan menari menari juga di habitatnya.

Sebagai catatan bahwa raihan suara kumulatif dari partai2 islam mulai sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2014, tdk pernah lebih dari 33%, begitu juga Partai Yg nasionalis a’la PDI-P, raihan suaranya sekitar 20%.Selebihnya swing voters.

Pertanyaan nya apakah mau negara berdasarkan agama atau sekulair? Nah, sekarang iklim berpolitik sudah ditetapkan “berdemokrasi” dan sangat liberal sekali,  jadi silahkan saling berjuang and try to win people hearts, sebagai pemegang kedaulatan.

Kenapa BUMN Harus Cari Untung Dari Rakyat?

Ada serangkaian catatan, bahwa sejumlah Badan usaha Milik Negara itu pada umumnya merugi. Dari sanalah mulai, mungkin, Menteri Rini SS, berfikir sederhana kalau BUMN supaya bisa beruntung, perlu CEO yang tangguh dan baik. Ya mungkin, karena itu jawabnya orang asing, karena kita percaya banget kepada mereka-mereka itu. Tidak sedikit, asal ngomong nya Inggris, warna kulitnya Bule, dikira pinter dan cerdas.

Bagi saya ini persoalan mindset, yang keliru.

Coba kita tengok sejarah kebelakang, mengapa Belanda membangun jaringan transportasi Kereta Api, hingga ke centra-centra pertanian di desa-desa?. Bukan mencari untuk dasri jasa angkutan  Kereta Api nya, tetapi mendorong mobilisasi produk-produk pertanian supaya bisa di bawa ke pusat2 perdagangan dengan mudah dan murah. Keadaan inilah sebenarnya yang turut  menumbuhkan perekonomian.

Menurut UU no 1/1987, bahwa pelaku usaha itu, Bdan Usaha Milik Negara, Usaha Swasta dan Koperasi. Sejatinya harus dijelaskan pula, bahwa karena bentuk badan usaha itu dibedakan, maka perlakuannya harus pula berbeda.

Pelaku ekonomi kita tidak jelas jenis kelaminnya. Kalau dalam Keppres 80/2003 dan PerPres 2010, tentang pengadaan barang dan Jasa, sama sekali tidak diatur fungsi dan peran masing masing pelaku usaha tersebut, maka ini artinya semangat liberalisme sangat terang benderang ada didalamnya.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap pembinanaan dunia usaha menjadi kabur, bahkan tdk kentara sama sekali kalau bukan menghancur leburkan. Kualifikasi usaha besar, usaha kecil, koperasi, swasta dan BUMN, tidak nampak lagi, dalam situasi seperti ini, liberalismelah yg diperperankan.

Salah satu bukti, kita masih teringat, ketika BUMN Merpati Airline memonopli penerbangan kita, dan harga tickets sangat mahal, tetapi Merpati tetap merugi, hingga kini. Ketika Lion Air tampil, menggebrak dengan ticket2 yg sangat murah, Lion Air bisa untung dan berkembang maju. Contoh lain PT KAI. Layanan KA Jakarta ke Bandung pp, harga ticket Rp. 70.000. Sekarang setelah ada ruas toll padalenyi, disaingi oleh moda angkutan kecil dg perjalanan hanya dua jam, argo express Jakarta Bandung menurunkan tariff hingga jd Rp. 60.000. Tetapi BUMN itu tak pernah untung.!.

Di dunia telekomunikasi, contohnya sangat jelas. Ketika telkomsel memonopoly, tariff bicara sangat mahal, harus bayar abodomen, dll. Ketika usaha swasta di buka, kini semua menurunkan tarif dan bersaing dengan kualitas pelayanan yg tinggi.

Yang ingin saya tegaskan disini adalah, konsep BUMN kita di luar kelaziman bahkan keliru!. Karena BUMN itu perusahaan negara, maka prinsip-prinsipnya adalah;

  1. Tidak boleh mencari untung dari rakyat; 2. Harus menjadi back up system perekonomian nasional 3. Menjaga dan mengendalikan sumber daya alam yg menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk kesejahteraan rakyat. 4. Tidak boleh menjadi pesaing dari pelaku economy lainnya, seperti usaha swasta dan Koperasi. 5. Tetap dikelola secara profesional.

Pemerintah harus dengan ikhlas mendorong Usaha swasta ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional untuk mensejahterakan rakyat. Tanpa mereka pemerintah tdk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti penyediaan lapangan kerja, alih teknologi dan generate income, baik dari pajak ataupun sektor yg lainnya. Keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan perekonomian nasional itu antara lain dengan mempermudah regulasi dan perijinan, pengembangan infra struktur, kebijakan finance/perbankan dan fiscal.

Satu lagi foreign investment harus di pacu untuk pengembangan perekonomian nasional.

Soal perkoperasian, kapan ya kita bisa bersepakat, bahwa koperasi ini jenis kelaminnya bisa diidentifikasi, supaya dia berperan asyik sendiri mensejahterakan anggotanya, karena ia bukan usaha swasta ataupun BUMN!? Tetapi di Negara lain merupakan another economy power.

Kalau BUMN, Usaha Swasta Dan Koperasi bisa underpinning (membangun fondasi economy), maka bangunan negara akan kokoh dan kuat berdiri di atasnya. Kerugian sejumlah BUMN itu, memberi isyarat fondasi negara tidak kuat. Sekedar info, inlah daftar BUMN yg merugi di tahun 2010;

PT Askrindo Rp 224,5 miliar. Pt PAL Indonesia Rp 112,8 milliar. PT. Industri Sandang Rp 103,5 miliar. PT Jakarta Llyod Rp 70 miliar. PT Kertas Kraft Aceh Rp 67,5 miliar. PT Garam Rp 47 miliar. PT Perkebunan Nusantara XIV Rp 28,1miliar. PT Iglas Rp 16,9 miliar. PT Perikanan Nusantara Rp 9,5 miliar. PT Boma Bisma Indah Rp 9,3 miliar. PT Inhutani V Rp 4,5 miliar. PT Primissima Rp 3,9 miliar. PT APNRI Rp 1,1 miliar. PT Industri Kapal Indonesia Rp 812 juta. PT Batan Teknologi 740 juta. PT Paramitra Rp 248 juta. PT Merpati Nusantara Airlines Rp 194 juta.

Renungan Buat Para Dewa

Sengketa berbagai Pilpres akhirnya, ditentukan nasibnya di bawah keputusan Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Calon-calon Dewa ini, ternyata bisa berjuang melalui lembaga ini, walau kalah di arena perang tanding suara rakyat. Buruknya system penyelenggaran ketata negaraan ini, semakin  tampak dimata kita dan semakin menyulitkan kita, dari sudut  mana kita bisa memperbaikinya.

SAMSUNG CSC 

Tetapi entah tekad apa yang menggelora, karena Dewa sekalipun, dalam sistim Pilpres/Pilkada seperti saat ini, sulit melahirkan pimpinan yang mumpuni. Banyak fakta, Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih karena populeritasnya, yang tak ada kaitannya dengan keperluan menyelesaikan daerah yang akan dipimpinnya.

Coba kita urut masalah-masalahnya seperti berikut ;

Pertama, Pilpres/Pilkada ternyata tidak ada hubungan antara pemilih (konstituensi) dengan kompetensi. Seseorang calon kepala Negara/ daerah walaupun dipilih dengan perolehan suara terbanyak tidak berarti menjadi kepala Negara/daerah yang memiliki kemampuan. Karena, dalam realitasnya proses rekrutmen Pilpres/pilkada, aspek kualifikasi kemampuan termarjinalkan oleh faktor popularitas, kemampuan finansial, dan parpol pengusung. Di sinilah proses seleksi pemimpin menjadi bias karena realitas politik di masyarakat dan parpol baru sebatas penarikan dukungan belum sampai pada upaya pencarian pemimpin yang memiliki visi dan kapasitas memimpin pemerintahan. Kualifikasi dan kemampuan seseorang akan dikalahkan ketidak mampuannya dalam mengakses kepentingan partai politik.

Kedua, proses pengusungan calon dalam satu paket menimbulkan konflik karena formasinya bisa dilakukan secara beragam. Misalnya,Capes/ kepala daerah diusung dari PDIP dan wakilnya dari kader Golkar. Bisa juga, calon kepala daerah dari parpol dan calon wakilnya dari birokrat. Jadi, dalam sistem satu paket, variasi pasangan bisa dari latar belakang yang berbeda. Saat proses pencalonan sampai pada pemilihan tidak ada masalah, namun ketika pasangan itu terpilih dan kemudian memimpin pemerintahan terjadi konflik kepentingan karena berbagai faktor seperti: kewenangan tidak bisa diimplementasikan secara efektif, kepala daerah/wakil kepala daerah bisa dikendalikan kepentingan partai politik, rebutan pengaruh kekuasaan dan kepentingan rebutan proyek.

Ketiga, legitimasi calon terpilih rendah. Aturan main calon Presiden/kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam UU hanya mensyaratkan 25 %. Ketentuan ini telah menyebabkan terjadinya proses delegitimasi terhadap kepemimpinan kepala daerah. Dengan ketentuan ini seorang kepala daerah bisa terpilih dengan modal dukungan hanya sekitar 25 % dari total pemilih, artinya 75 % pemilih sesungguhnya tidak memberikan dukungan terhadap kepala daerah terpilih.

Keempat, ketimpangan dukungan politik dari  DPR/DPRD. Calon Presiden/kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih bisa berasal dari parpol yang tidak menguasai suara mayoritas di DPR/DPRD. Misalnya, calon terpilih dari PDIP, sementara di DPRD yang menguasai mayoritas adalah Partai Golkar. Apa akibatnya? Jika seni leadership dan kemampuan komunikasi politiknya lemah, berpeluang untuk “dimain-mainkan” bahkan sangat mungkin dicari-cari kesalahan oleh DPRD untuk dijatuhkan kepemimpinanya. Juga, sangat berpeluang terjadi disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD; yang terjadi bukan bagaimana mengefektifkan penggunaan kekuasaan, tapi adalah bagaimana memperebutkan kekuasaan untuk kepentingan politik sesaat (the politics of opportunities).

Kita tidak dapat membayangkan bila calon independen mememangkan pertarungan iini. Omong kosong kalau kepentingan rakyat di tolak partai-partai di DPRD!!!.

Kalangan anggota DPRD merasa sebagai penguasa politik tunggal di daerah yang mengendalikan eksekutif. Saat sama, pemilik atau pengelola uang daerah, sebagaimana fungsinya, adalah pemerintah daerah (pemda). Parahnya, sebagian besar (untuk tidak dikatakan semua) anggota DPRD kondisi sosial ekonominya rentan, sementara mereka mengendalikan pihak yang memiliki atau mengelola uang (pemda). Maka, tidak heran bila perasaan berkuasa diekspresikan dengan melakukan berbagai tekanan terhadap gubernur/bupati/wali kota atau jajaran pejabat pemda lain sehingga bisa memperoleh uang atau bentuk-bentuk kompensasi materi lain bagi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam kondisi seperti itu, bila pihak pemda bersifat kooperatif dalam arti memahami kehendak terselubung para anggota DPRD, maka gubernur/bupati/wali kota akan selamat dari ancaman impeachment. Tetapi, saat itu pula konspirasi yang menyalahgunakan uang negara/rakyat terjadi, karena untuk saling menyelamatkan dan memuaskan tiada lain kompensasinya adalah uang. Proses-proses konspirasi dan penyalahgunaan uang itu berlangsung amat tertutup atau tak bisa secara langsung dipantau masyarakat luas. Sebaliknya, bagi gubernur/wali kota/bupati yang tak bisa memuaskan atau memenuhi kepentingan materi anggota DPRD, maka akan selalu dibayang-bayangi upaya impeachment. (Laode Ida, 2002)

Kelima, batas-batas kewenangan pejabat politik dan pejabat birokrasi tidak jelas, sehingga kekuasaan menjadi terpusat di Presiden/kepala  daerah. Akibatnya, urusan penyelenggaraan pemerintahan yang lazimnya menjadi kewenangan otoritas birokrasi, bisa diintervensi oleh kepentingan pejabat politik. Fenomena rolling pejabat struktural di pemda dan distribusi alokasi anggaran dalam APBD sangat ditentukan oleh otoritas kepala daerah. Suasana pemerintahan menjadi tidak kondusif dan tidak efektif karena dikalangan pegawai pemda dihantui penuh ketidakpastian jenjang karier.

Identify Hoax News

Sebagai seorang yang menekuni ilmu komunikasi dan punya group dengan member 29 ribuan, kemudian menjadi anggota group-group lain juga di Face Book, tiap saat saya memperhatikan komentar teman-teman yang terafiliasi dukung mendukung kepada salah satu Calon Presiden. Dua kelompok pendukung ini, karakternya seperti perilaku sekte keagamaan. Tak pernah ada pembenaran apapun yang datang dari pihak kubu lawan. Fanatik.

Informasi apa saja, yang kurang mengenakan hatinya, maka dia akan bilang Hoax, sekalipun itu benar. Begitu juga sebaliknya, walau itu Hoax, tapi enak di hati, maka ia katakana mantafff. Tidak perlu lagi mencari informasi yang benar.

Saya kemudian mencari jawab, atas situasi seperti ini, karena sebagai bagian dari warga bangsa, rasanya bangsa saya ini sudah pada level yang sangat tinggi keanehannya. Apakah ini perisitiwa pengaruh situasional atau memang penyakit aneh yang belum juga sembuh sejak proklamasi?

Untung saya dikirim Buku dari teman saya seorang Professor Komunikasi di Mac Querie University di Australia, di tulis pada sub judul Perception, seperti ini :

“If we have learned to dislike someone we will have built up a number of expectations about how we will relate to and communicate with that person, and we might well be inclined to discount or ignore what they say”, Richard Ellis/Ann McClintock – If You Take My MEANING, p 5.

Pergantian Presiden RI, Apa Yg Berubah?

Indonesia Memilih-Indonesia tidak berubah

Setelah rakyat memilih caleg-caleg DPR/D RI, kini selanjutnya rakyat berkesempatan untuk memilih Calon Presiden RI, untuk periode 2014~2019. Dua pasangan Capres dan wakilnya telah di tetapan oleh lembaga yg paling absah menurut UU, yaitu KPU. Setelah KPU mengundi nomer urut, ditetapkan no urut 1 untuk Pasangan Prabowo-Hatta dan nomor urut 2, untuk pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla. Tahap selanjutnya, kampanye dan kemudian rakyat memilih calon2 tersebut.

Berbagai survey sudah menggelar hasil2 awalnya. Dari kubu no. 1, elektabiltas nya unggul melebihi no 2. Begitupun dari kubu no. 2, angka2 elektabilitas calon, melambung berpihak kepadanya. Rakyat sudah maklum menyikapi hal ini, karena kejadian ini seringkali terjadi dan berulang-ulang. Agak sulit memang untuk menduga-duga pasangan mana yg lebih unggul, karena kita hampir tdk yakin hasil hasil survey itu independen. Keyakinan yg penuh adalah lembaga2 survey itu menjadi alat psywar masing masing pasangan.

Institusi-institusi yang sejatinya menjadi obor rakyat, seperti lembaga2 perguruan tinggi, justru larut kedalam politik praktis. Wajah keilmuannya di hiasi oleh bedak politik kepentingan.

Yang tidak kalah menarik untuk kita catat adalah, justru antar calon presiden dan wakilnya sendiri, saling menyindir nyindir kepada pribadi-pribadinya. Visi dan missi hanya bungkus yang tdk terlalu di fahami oleh para voters, kecuali mereka menggunakan emosinya untuk memilih kedua pasangan itu. Situasi seperti ini patut kita nilai sebagai tidak bermartabat. Tidak elelgan. Tidak mendidik.

Pertanyaan kita kemudian muncul, mengapa ini terjadi?. Tentu kita tidak akan menuding kpd kedua capres dan cawapresnya sbg yg tdk baik ahklaqnya. Tetapi saya ingin memberi ilustrasi yg sederhana.

Mari kita lihat, bagaimana sopir-sopir yg biasa ugal2an, ketika masuk ke jalan toll,mereka bisa tertib seperti sopir-sopir di eropa. Kenapa koq kita bisa seperti itu? Karena disana ada system yg baik. Dalam system yg baik, orang yg tdk baik, bisa tertib.

Coba kita lihat juga seorang profesor yg mengemudikan sendiri mobilnya di jalan toll, lalu kemudian keluar toll, dan si profesor larut dengan sopir2 yg ugal2an tadi. Kenapa bisa demikian, orang yanga berpendidikan tinggi ketika berada dalam system yg buruk, larut juga dlm situasi yg buruk itu.

Bila kedua Capres tadi tidak menawarkan perubahan system, maka jangan berharap pergantian pimpimana nasional ini akan dapat mengubah situasi yg buruk ini.