Habibie made mention of a number of reasons for the “disappearance” of the bases of the State Philosophy Pancasila which had been proclaimed/enunciated ion 1 June 1945. Among them were the systematic and massive mystification and ideologisation of Pancasila which occurred in the New Order Era. It was even the case that during that period the bases of the State Philosophy were used asan ideological weapon to launch vigorous attacks on sections of the Community which were not like-minded with the government.

The interpretation of the Pancasila was monopolized by those in power. The result of all this was that after the implementation of Reformation there was a tendency for the Pancasila to be forgotten. A proportion of the Community developed an allergy for the Pancasila because they regarded it as the possession of the New Order. In fact the National philosophy which is at the same time the foundation of the State, is not the possession of just one regime but rather the possession of us all.

It could well be that the view of Pak Habibie is correct. But the point of view I wish to put forward is that our mindset has been wrong from the beginning. It is not the Pancasila which is wrong or not good and valuable but rather our understanding of the Pancasila which has floed from and been distilled from the thoughts of the Creators/Designers of the Pancasila. This means the value system which is in ourindividual minds versus the value system which is in the minds of the People themselves. This means that perfect ideals are compares/contrasted as if they are in the minds of our Leaders who declare that the Pancasila is increasingly distant from the life of the Community/People. Clearly to measure/evaluate the living values against the dreaming values.

What is the explanation for us to be so far distant from the lives of People in relation to our interpretation of the Pancasila? If I adhere to the principle of Belief in the Unity of Almighty God by divine decree by only 10%have I not yet committed myself/dedicated myself to the Pancasila? If the Community only carries out the principle of Acting in a humane just and civilized manner to the extent of 5%, does that show something is wrong? If there is a Province which wishes to secede from NKRI (the Unitary State of the Republic of Indonesia does that show a reverence for or dedication to the Pancasila or otherwise? In the event that we choose Votinginstead of Consultation is that contrary to the spirit of the Pancasila? If the sentiment of social justice is not yet spread evenly across the community are such People outside the ambit of Pancasila?

The reality outlined above represents the living values which are then directed to aquality of life which is in accordance with the perfect ideals as sealed/contained in the Principles of the Pancasila. As to what represent the perfect ideals. Let us each move to an understanding of this in accordance with the framework of our ownthinking and our Field of or Life Experiences

Is it true that the 1945 Constitution and the Pancasila are the foundations of the Republic of Indonesia? Since the Proclamation of Independence we have experienced constant turmoil which has resulted in the shedding of much blood. This is the product of our Constitution. In the end Bung Karno was overthrown. Pak Harto was finally slid out of the way. Pak Habibie was rejected by his own Party. Gus Dur managed to hang on to the position of President until he was impeached. Megawati’spartnership with Hamzah Hazz was broken. They both wanted to take over the position of President. SBY and JK “divorced” Because they both wanted to be President. Now Vice-President Boediono is considered to have failed Because he cannot work and cooperate harmoniously as was the case with JK. In fact when JK was Vice-President his functions were overlapping with the President.

Just think if the basis of the Republic of Indonesia was a strong Community Economy. The orientation of our Nation would be focused on the strength of the economic underpinnings as the foundation of our State. Because a powerful state depends very much on the economic power of the People. When the Community Economy is strong the foundations of the State are correspondingly strong and steadfast. When the foundations are so strong the development of the State above it is correspondingly strong and steadfast. In such a situation the values of the Pancasila will be more meaningful and will the more easily be applied or brought into reality by the People. We can understand that the root cause of the problems our Nation faces finally can be classified/accumulated as economic problems whether they represent injustice or need.

Let us use as a benchmark China and San Min Chui. The first Minzu frees the nation from foreign domination and opposes the nationalism of tribalism. The second principle of Minquan is Democracy that is the principle of power of the People, a Nation governed by the power of the People. Whilst the third principle is Minsheng that is the principle of welfare. How terrific this was in the communist political system. Dr Sun Yat Sen applied these three principles in a simple and strategic way with the result that in the end China became the world power it is today.

France also has three principles Liberty Equality and Fraternity to the extent that that Nation has become a very elegant one on the face of the Earth.

The United States of America with its Declaration of Independence has brought that Nation to the status of Super Power and gives inspiration to all the Peoples of the World.

Whether it is in the United States or China or France we never hear their Leaders repeatedly giving speeches exhorting the Community to be virtuous in implementing those three principles, except in Indonesia.

Saya hampir tidak percaya, ketika semalam pada acara Jakarta Lawyer Club, Permadi SH, saya ingin katakan sebagai representasi dari semua yang hadir malam itu, mengatakan; “segera SBY berhentikan sebagai presiden, baru bisa mengungkap kasus century”.

Kelihatannya seperti benar adanya, padahal sebenarnya tak ada alasan untuk memberhentikan SBY, berkaitan dengan kasus Century. Geli jadinya.

Mengapa demikian? Tahukan kalau kasus centrury itu terjadi pada saat Pemerintahan SBY 1. Dan yang akan di impeach adalah SBY 2. Relevankah?

Mari kita buat simulasi, kalau pemerintah SBY 1 itu, taruhlah  Presiden namanya si “Bego”, sedangkan SBY 2 Presiden itu namanya si “tolol”, akan kah kesalahan si Bego harus di pikul oleh si Tolol.

Hanya karena SBY 1 dan SBY 2 orang sama sama SBY, jadi seolah-olah itu adalah sama.

Yang kedua, apa pasalnya DPR RI pada pemerintahan SBY 2, merpemasalahkan pemerintahan SBY 1, yang tidak ada kaitan politiknya sama sekali.

Kasus Century saat ini adalah murni ranah criminal, jadi  fungsi politiknya hanya mengontrol kinerja lembaga-lemaba terkait, seperti KPK, Kejaksaan atau Kepolisian. Tidak ada agenda interpelasi apalagi impeachment.

Selanjtunya, silahkan renungkan berikutdi bawah ini:

Selama berbulan-bulan sekarang tengah berada dalam bahaya. Bahaya karena sudah sebulan kasus penggelontoran uang negara Rp6,7 triliun kepada sebuah bank sakit dan salah urus, Bank Century, itu seperti layang-layang putus. Terlunta-lunta tidak menentu arah.

Padahal, skandal itu amat mengguncang kredibilitas pemerintah karena menyentuh aspek sangat krusial dari clean and good governance, yaitu kejujuran. Begitu krusial skandal itu sehingga DPR pun menggunakan hak yang juga krusial dan perkasa, yaitu hak angket. Hak dewan yang memiliki derajat otoritas tinggi jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya”. (Tajuk Rencana Media Indonesia-selasa 6 April 2009).

Membaca paragrap kedua tersebut, pertanyaan yang muncul dalam benak adalah, Pemerintah yang terguncang yang mana yang di maksud? Apakah Pemerintah Presiden SBY 2009~2014?!. Kalau benar pemerintahan ini, maka ini menjadi aneh. Sebab kasus Century adalah Soal Kebijakan Pemerintahan periode 2004~2009. Apa hubungannya dg Pemerintahann 2009~2014?!.

Tidak pernah di negara manapun di dunia, terjadi pengadilan terhadap soal “kebijakan” pemerintahan sebelumnya, diadili dalam pemerintahan yang berbeda.

Saya melihat persepsi kita terhadap kasus Bank Century ini, pada umumnya tidak pada tempatnya;

1. DPR periode 2009~2014 membentuk Pansus, mengadili Kebjiakan Pemerintahan periode yang lalu (2004~2009).

2. Presiden SBY (2009~2014), kalau tidak khilaf pernah menyatakan bertanggung jawab atas kebijakan yang dilakukan oleh Menkeu dan Gubernur BI- periode pemeritahan yang lalu 2004~2009-kebetulan Pak SBY juga Presidennya.

Akhirnya hasil kerja Pansus seperti ditulis pada paragrap berikutnya, yaitu:

Rekomendasi DPR yang dihasilkan melalui hak angket yang memiliki derajat otoritatif tinggi itulah yang sekarang sedang terlunta-lunta. Tidak terlihat bahwa rekomendasi angket yang otoritatif itu memiliki daya paksa untuk dilaksanakan.

Dan tindakan Pak SBY Presiden RI periode 2009~2014, menjadi seperti ini –dalam paragrap selanjutnya :

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi mendua terhadap rekomendasi angket. Secara verbal menolak, tetapi secara teknis SBY meneruskan rekomendasi itu kepada otoritas pelaksana, terutama otoritas penegakan hukum. Tetapi, sudah sebulan berlalu belum ada satu butir pun rekomendasi angket yang ditindaklanjuti.

Terus apa sikap aparat terkait, baca selanjutnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi bolak-balik memanggil para pejabat Bank Indonesia. Tetapi, selalu dikatakan bahwa pemanggilan itu tidak berkaitan sama sekali dengan rekomendasi angket.

Kepolisian dan kejaksaan sama sekali belum bertindak apa-apa. Unsur-unsur pidana yang terindikasi dalam rekomendasi, seperti pelanggaran terhadap undang-undang perbankan dan pencucian uang, didiamkan saja.

Habibie made mention of a number of reasons for the “disappearance” of the bases of the State Philosophy Pancasila which had been proclaimed/enunciated ion 1 June 1945. Among them were the systematic and massive mystification and ideologisation of Pancasila which occurred in the New Order Era. It was even the case that during that period the bases of the State Philosophy were used asan ideological weapon to launch vigorous attacks on sections of the Community which were not like-minded with the government.

The interpretation of the Pancasila was monopolized by those in power. The result of all this was that after the implementation of Reformation there was a tendency for the Pancasila to be forgotten. A proportion of the Community developed an allergy for the Pancasila because they regarded it as the possession of the New Order. In fact the National philosophy which is at the same time the foundation of the State, is not the possession of just one regime but rather the possession of us all.

It could well be that the view of Pak Habibie is correct. But the point of view I wish to put forward is that our mindset has been wrong from the beginning. It is not the Pancasila which is wrong or not good and valuable but rather our understanding of the Pancasila which has floed from and been distilled from the thoughts of the Creators/Designers of the Pancasila. This means the value system which is in our individual minds versus the value system which is in the minds of the People themselves. This means that perfect ideals are compares/contrasted as if they are in the minds of our Leaders who declare that the Pancasila is increasingly distant from the life of the Community/People. Clearly to measure/evaluate the living values against the dreaming values.

What is the explanation for us to be so far distant from the lives of People in relation to our interpretation of the Pancasila? If I adhere to the principle of Belief in the Unity of Almighty God by divine decree by only 10% have I not yet committed myself/dedicated myself to the Pancasila? If the Community only carries out the principle of Acting in a humane just and civilized manner to the extent of 5%, does that show something is wrong? If there is a Province which wishes to secede from NKRI (the Unitary State of the Republic of Indonesia does that show a reverence for or dedication to the Pancasila or otherwise? In the event that we choose Voting instead of Consultation is that contrary to the spirit of the Pancasila? If the sentiment of social justice is not yet spread evenly across the community are such People outside the ambit of Pancasila?

The reality outlined above represents the living values which are then directed to a quality of life which is in accordance with the perfect ideals as sealed/contained in the Principles of the Pancasila. As to what represent the perfect ideals. Let us each move to an understanding of this in accordance with the framework of our own thinking and our Field of or Life Experiences

Is it true that the 1945 Constitution and the Pancasila are the foundations of the Republic of Indonesia? Since the Proclamation of Independence we have experienced constant turmoil which has resulted in the shedding of much blood. This is the product of our Constitution. In the end Bung Karno was overthrown. Pak Harto was finally slid out of the way. Pak Habibie was rejected by his own Party. Gus Dur managed to hang on to the position of President until he was impeached. Megawati’s partnership with Hamzah Hazz was broken. They both wanted to take over the position of President. SBY and JK “divorced” Because they both wanted to be President. Now Vice-President Boediono is considered to have failed Because he cannot work and cooperate harmoniously as was the case with JK. In fact when JK was Vice-President his functions were overlapping with the President.

Just think if the basis of the Republic of Indonesia was a strong Community Economy. The orientation of our Nation would be focused on the strength of the economic underpinnings as the foundation of our State. Because a powerful state depends very much on the economic power of the People. When the Community Economy is strong the foundations of the State are correspondingly strong and steadfast. When the foundations are so strong the development of the State above it is correspondingly strong and steadfast. In such a situation the values of the Pancasila will be more meaningful and will the more easily be applied or brought into reality by the People. We can understand that the root cause of the problems our Nation faces finally can be classified/accumulated as economic problems whether they represent injustice or need.

Let us use as a benchmark China and San Min Chui. The first Minzu frees the nation from foreign domination and opposes the nationalism of tribalism. The second principle of Minquan is Democracy that is the principle of power of the People, a Nation governed by the power of the People. Whilst the third principle is Minsheng that is the principle of welfare. How terrific this was in the communist political system. Dr Sun Yat Sen applied these three principles in a simple and strategic way with the result that in the end China became the world power it is today.

France also has three principles Liberty Equality and Fraternity to the extent that that Nation has become a very elegant one on the face of the Earth.

The United States of America with its Declaration of Independence has brought that Nation to the status of Super Power and gives inspiration to all the Peoples of the World.

Whether it is in the United States or China or France we never hear their Leaders repeatedly giving speeches exhorting the Community to be virtuous in implementing those three principles, except in Indonesia

Tentu saja semua ada resikonya, tetapi pencalonan Bang Ical menjadi Calon Presiden Presiden RI 2014 yang akan datang, menjadi fenomenal perpolitikan di negeri ini. Peristiwa ini tidak melanggar konvensi internal Golkar apalagi melanggar hukum. Namun demikian kita dapat bertanya, gerangan apa sebenarnya yang terjadi dibalik pencalonan ARB tersebut? Karena ada terkesan grusa grusu, terlalu dipaksakan atau mungkin semacam akal2an. Karena kalau kita melihat tata aturan pencalonan Calon Presiden di negeri ini, pencalonan ARB menjadi beresiko!.

Indonesia, walalau dinyatakan sebagai penganut system Presidential, tetapi dalam prakteknya aplikasi system parlementer masih dilaksanakan. Rancu. Sehingga kadang-kadang kita merasakan sesuatu yang absurd alias janggal dan bahkan aneh. Salah satu pasal pencalonan Presiden dan wakil Presiden dalam UUD 1945 ini dibolehkan dari kubu partai politik yang berbeda, bila calon ybs tidak dapat memenuhi persyaratan minimal raihan kursi di DPR.

Berkaitan dengan pencalonan Bang Aburizal Bakri, bila Golkar tidak dapat memenuhi kursi di DPR yang memungkinkan mengajukan menjadi Calon Presiden, terus bagaimana sikap Golkar? Atau hanya bia menjadi sebagai Calon Wakil Presiden saja, bagaimana? Pengalaman masa lalu, bahwa partai yang besar tidak identik dan serta merta bisa meloloskan calonnya menjadi Presiden RI, contohnya Golkar sendiri (Wiranto) dan PDI-P (Megawati), pada pemilu 2004, kalah oleh Partai Demokrat (SBY), yang hanya maraih suara 6% di DPR. Pada Pemilu 2009, SBY maju sendiri tanpa di dampingi wakil Presiden ex partai dan menang!. Ini artinya apa? Partai yang besar tidak menjadi jaminan mememangkan PilpRes, PilGub atau bahkan PilBup. Dalam system Presidential, esensinya adalah orang memilihi orang, bukan memilih Partai. Jadi kemenangan seseorang, bukan karena faktor daya dukung partainya, akan tetapi karena “populeritas” dirinya alias orangnya dimata pemilihnya.

Karena itu, atas dasar asumsi tersebut, maka kita dapat mengukur tingkat elektabilitas Abu Rizal Bakri dari integritas personalnya. Ia sosok yanag sangat piawai dalam mengelola berbagai pemilihan untuk dirinya, baik takkala untuk ketua Umum Kadin maupun Ketua Umum Golkar. Pertanyaannya, mampuhkah ARB sekarang mengelola rakyat yang heterogen ini tersebar di seluruh nusantara? Berkemampuankah mesin Politik Golkar menggiring rakyat pemilih agar menjatuhkan pilihannya kepada ARB? Bagaimana mengelola opini negatif yang mungkin akan di kembangkan oleh pihak lawan politik, seperti persoalan KKN dirinya, Penggelapan Pajak (?), Kasus Lapindo, dll.

Secara pribadi, saya percaya kalau ARB berkemampuan mengurus negara ini menjadi lebih baik, karena saya tahu siapa beliau (sama sama di Kadin), tetapi yg masih meragukan saya adalah, apakah rakyat Indonesia akan memilihnya? Wallahu alam bi sawab.

Ketika Indonesia menganut system Parlementer, pada jaman Orla dan Orba, artinya rakyat memilih partai politik pada setiap pemilu. Apa yang terjadi? Di Jaman Orla, terjadi hal yang aneh, saat pelaksanaan Pemilu 1955. Dari sekian peserta Partai Poliktik Pemilu tersebut, ada diikuti oleh peserta no. 28, yaitu peserta non partai alias perorangan. Ia adalah R. Soedjono Prawirisoedarso dan berhasil duduk sebagai anggota konstituante.

Pada era Orde Baru, Presiden Suhartolah yang mengklaim, “melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara Murni dan Konsekuen”. Apa yang terjadi? Partai pemenang pemilu, selama 6 kali, Golkar, tidak otomatis menempatkan ketua Umumnya/Pimpinan yang tertingginya menjadi Presiden/Perdana menteri. Karena Presiden harus dipilih pada sidang Umum MPR RI. Lazimnya (fatsoen system parlementer), partai pemenang pemilu otomatis menjadi Pemimpin pemerintahan. Akhirnya kejadian seperti Gusdur yang datang dari partai kecil, PKB, berhasil dipilih menjadi Presiden RI. Walau kemudian di jatuhkan kembali oleh pemilihnya!. Presiden Habibi ditolak laporan pertanggung jawabannya oleh Partainya sendiri, sehingga tidak bisa mencalonkan kembali sebagai Presiden.

Pada era reformasi, system politik sudah berganti dari system parlementer ke system presidential. Disini lebih banyak lagi hal yang aneh. Calon Presiden boleh koalisi antar partai-partai. Akhirnya ketika berhasil menjadi Presiden dan wakilnya, menjelang pemilu berikutnya,Presiden dan wakilnya bersaing untuk berebut kursi Presiden. Terjadi pada waktu Megawati dan hamzah Haz, pemilu 1994. dan SBY-JK pada waktu pemilu 1998.

Di DPR terjadi koalisi Partai-partai pendukung SBY dan oposisi kepada the ruling Party. Hal ini hanya lazim terjadi dalam system Parlementer. Didalam system Presidential Rakyat tidak memilih partai, melainkan nama perorangan, tetapi di DPR terbentuk fraksi-fraksi parpol.

Apalagi Coba yang Aneh?

Baru saja kita melewati gonjang ganjing pro dan kotra naiknya harga BBM. Apa yang dapat kita simak yang melatar-belakangi kebijakan naikya harga BBM terebut, tiada lain karena dipicu oleh naiknya harga miyak dunia. Karena harga minyak dunia naik, maka harga BBM didalam negeri pun tak terelakan lagi harus disesuaikan. Ini bukti bahwa sistem ekonomi kita menganut system eknomi pasar.

Berbeda ketika diera Suharto, ekonoi kita terpimpin. Artinya pemerintah dapat melakukan intervensi pasar, sehingga harga-harga bisa di kendalikan. Kita masih ingat bagaimana Bulog melakukan operasi pasar, ketika harga-harga melambung tinggi, untuk mengendalikan harga pasar yang dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tetapi kemudian Bulog dilikuidasi, sehingga pemerintah tidak punya kuasa lagi mengendalikan pasar.

Kita dapat menyaksikanya, walau harga BBM belum di naikan, tetapi harga harga di pasar sudah mendahului naik, dan pemeritah tak berdaya apapun untuk mengendalikan harga pasar tersebut. Dua kasus tersebut memberi isyarat bahwa konstitusi kita tidak dapat memberikan arah yang jelas, hendak kemana eknomi bangsa ini akan dibangun. Apalagi bila kita simak Peraturan Presiden no.54/2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa ketiga pelaku ekonomi nasional yaitu, BUMN, Usaha Swasta dan Koperasi, diberi peluang untuk bersaing mendapatkan proyek-proyek pemeritah dengan equal. Tidak ada keberpihakan pemerintah, terutama kepada usaha kecil apalagi kepada swasta. Sehingga patut kita pertanyakan niat pemernitah mengembangkan usaha kecil dan Koperasi itu, seperti apa. Bagaimana usaha swasta dan koperasi bisa berkembang, bila harus beraing dengan BUMN yang dimodali oleh uang negara, di dukung oleh peraturan monopoli dan sama-sama mencari keuntungan dari rakyat.

Sebenarnya Konstitusi kita menetapkan pasal khusus yaitu tentang pentingnya Koperasi, tetapi dalam praktenya, koperasi diartikan sebagai institusi usaha kecil. Salah faham memahami koperasi sehingga terjebak kepada arti harfiahnya, yaitu kelembagaan Koperasi sebagai badan usaha kecil. Padahal semangat koperasi yaitu usaha bersama dan gotong royong, tidak menjadi ruh dari upaya pemerintah dalam rangka mensinergikan seluruh potensi ekonomi bangsa untuk mensejahterkan rakyat dan bangsa Indoneia. Coba bila kita simak seperti perusahaan besar di Jepang, umpamanya perusahaan kendaraan Toyota. Bila Toyota bermasalah, maka yang akan turun tangan adalah pemerintah, karena di balik Toyota terdapat ribuan usaha kecil sebagai suplayer spare parts untuk pabrik tersebut Inilah semangat ekonoi Koperasi. Sebenarnya koridor membangun Dmokrasi Ekonomi Indonesia, dpat kita rumuskan secara sederhahana, berorientasi kepada kesejahteraan rakyat Indonesia (sila ke 5 Pancasila), Peran institusi negara penting (artiya tidak menyerahkan kpd mekanisme pasar), Semangatnya adalah Gotong Royong/Koperasi), Kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat.

Supaya tidak bertele tele memahami judul tulisan ini, saya ingin jelaskan di awal tulisan ini. Maksudnya agar tidak menyita waktu anda. Jadi begini, kan Islam itu difahami sebagai ajaran damai (rahmata lil alamin), cita kasih (arrahamanirrohiem), bersih Annadhopatu minal iman), akhlaqul karimah, dst, tetapi kemudian ketika nilai-nilai tersebut di lembagakan menjadi sebua Ad Dien (katakanlah agama), maka jadilah berfirqah-firqah (banyak faham). Ada Islam Sunni dan syi’ah. Lebih menukik lagi jadilah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Ahmadiyah, hingga jadilah semodel Front Pembela Islam.

Ini menjadi hukum keilmuan, bahwa ketika nilai nilai yang universal itu di wujudkan kedalam bentuk kelembagaan sosial, seperti institusi agama, maka jadilah hal tersebut yang spesifik. Kebenarannya menjadi tidak universal lagi. Khas. Nah mulai dari sinilah awal terjadinya koflik terjadi. Claim kebenaran itu ada pada interpretasinya masing-masing. Padahal tafsir itu lahir oleh frame of references dan field of experiences. Jadi tiap orang maupun tiap kelompok pasti berbeda beda.

Persoalanya kemudian adalah, apa yg perlu kita lakukan untuk menghindari konflik permanen ini? Apakah yang harus di bubarkan itu adalah Front Pembela Islam, NU, Muhammadiyah, Akhmadiyah, atau lembaga agamanya? Supaya kemudian kita kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin.

By Ali Syarief

When I was small I was often taught, even told, to learn by heart concerning the Pillars of Faith/Belief and the Pillars of Islam. The Pillars of Faith/Belief such as Belief in God, in the Prophets before the Prophet Muhammad God bless him, the Sacred Books before the Qur’an, Belief in Angels, Belief in Divine Decree together with Belief in the Day of Judgment. Continue reading →